Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit, setiap rupiah dalam APBN seharusnya dipertaruhkan dengan kehati-hatian tinggi. Namun Program MBG justru bergerak ke arah sebaliknya: anggaran besar, transparansi terbatas, dan
Pelayanan hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, kini dinilai berjalan di tempat. Kondisi ini memicu keresahan publik yang semakin meluas, terutama di tengah
Membicarakan ambisi negara Indonesia sebagai negara hukum masih menjadi perdebatan krusial diruang publik, sebab, aktualisasi pada semboyan hukum adalah panglima tertinggi belum diwujudkan sebagai tujuan hukum yang paripurna. Kondisi
Kehadiran Lembaga Independen Studi Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum Indonesia (disebut SKKPHI) yang dipimpin oleh Ketua Umum DR (c) Ryanto Sirait,S.H.,M.H.,M.Kn bersama unsur kepengurusan lainnya, saat audensi, disambut dengan
SKPPHI.COM, Jakarta – Jajaran DPP-SKPPHI adakan rapat koordinasi yang membahas teknis pelaksanaan acara RAKERNAS bertempat di Pulomas Jakarta Timur , Sabtu (08/10/2022). Hal ini disampaikan langsung oleh Bendahara Umum
SKPPHI.COM – Dalam perjalanan kurang lebih 19 tahun keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”), ternyata didalam implementasinya telah menimbulkan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan berbagai pihak, atas
SKPPHI.com – Lembaga SKPPHI terus bergerak melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka penguatan struktur lembaga khususnya di Internal lembaga. Untuk mencapai visi dan misi yang dicita-citakan lembaga SKPPHI sekaligus sebagai tahap
Rabu, 09 Juli 2022 di kantor Sekretariat DPP SKPPHI, agenda rapat mendengarkan laporan panitia persiapan acara seminar hukum dan deklarasi dan pelantikan pengurus lembaga SKPPHI yang akan diadakan pada
Sehubungan dengan pengunduran diri Bendahara Umum DPP SKPPHI Meiling Mediana Napitupulu, SH.,M.Kn, pada hari Selasa, 5 Juli 2022, bertempat di kantor Sekretariat DPP SKPPHI secara resmi dilakukan serah terima
