Tag: Ryanto Sirait

Kehadiran Lembaga Independen Studi Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum Indonesia (disebut SKKPHI) yang dipimpin oleh Ketua Umum DR (c) Ryanto Sirait,S.H.,M.H.,M.Kn bersama unsur kepengurusan lainnya, saat audensi, disambut dengan

SKPPHI.COM, Jakarta – Jajaran DPP-SKPPHI adakan rapat koordinasi yang membahas teknis pelaksanaan acara RAKERNAS bertempat di Pulomas Jakarta Timur , Sabtu (08/10/2022). Hal ini disampaikan langsung oleh Bendahara Umum

SKPPHI.com – Lembaga SKPPHI terus bergerak melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka penguatan struktur lembaga khususnya di Internal lembaga. Untuk mencapai visi dan misi yang dicita-citakan lembaga SKPPHI sekaligus sebagai tahap

Jumat, 1 Juli 2022 di Sleepz Hotel Pulomas Jakarta Timur rapat evaluasi persiapan acara Deklarasi SKPPHI (*Doc.Hum)

Senin, 27 Juni 2022, di Kantor Sekretariat DPP SKPPHI, pengurus DPP SKPPHI mengadakan rapat perdana dengan agenda pembahasan pelaksanaan acara Seminar Hukum dan Deklarasi Lembaga SKPPHI serta Pelantikan Pengurus

SKPPHI.com – Promo Miras “Muhammad dan Maria” oleh Holywings telah menimbulkan gejolak penolakan keras secara luas dikalangan masyarakat, karena promosi tersebut dianggap sebagai penodaan terhadap suatu agama yang ada

SKPPHINews. Untuk memperingati hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia (DPP SKPPHI) memberikan pandangan atas lahirnya Pancasila. Ketua Umum DPP

Pemecatan dr. Terawan oleh IDI turut menjadi perhatian Lembaga SKPPHI. Ketua Umum SKPPHI Ryanto Sirait, SH.,MH sekaligus selaku Praktisi Hukum bersama dengan Praktisi Kesehatan Peter Tobias Pattiasina mendiskusikannya dalam

OPINI – Apa Itu Trias Politica? Trias Politica berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik Tiga Terangkai. Sederhananya, Trias Politica adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Menurut Wahyu

Wacana penundaan Pemilu 2024 saat ini menjadi perbincangan hangat dan menuai pro kontra ditengah-tengah masyarakat. Begitu juga dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 3 (tiga)